Berita Terkini

KPU Kabupaten Bintan memberikan piagam penghargaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bintan dan Bintan Radio 96,5 FM dalam kesempatan coffee morning di Kantor KPU Bintan, Jum'at (24/12) pagi. Piagam penghargaan tersebut diberikan atas dukungan dari Diskominfo dalam menyebarluaskan informasi yang tertuang dalam kerjasama kehumasan. Begitu juga dengan Bintan Radio 96,5 FM yang menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh KPU Bintan berupa talkshow yang dikemas dengan agenda 'Ngopi' Ngobrol Pemilu setiap bulannya. Ketua KPU Kabupaten Bintan, Ervina Sari dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pihaknya berterimakasih sekaligus berbangga karena dukungan tersebut sangat berarti dalam menyebarluaskan informasi.  "Kita juga berbangga karena dalam pelaksanaannya selain bermanfaat bagi masyarakat, ternyata juga menjadi percontohan untuk rekan-rekan didaerah lain di Kepri", jelas Ervina. Ervina juga berharap untuk masa kehadapan nanti seiring semakin dekat tahapan Pemilu Tahun 2024, intensitas kerjasama bisa ditingkatkan lagi mengingat banyaknya informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Diskominfo Kabupaten Bintan, Aupa Samake mengatakan juga berterimakasih kepada KPU Bintan karena sudah memanfaatkan kerjasama tersebut dengan baik. Menurut Aupa, dukungan tersebut sebagai upaya menghadirkan peran pemerintah guna mendukung agenda Pemilu Tahun 2024 yang lebih informatif untuk masa yang akan datang. "Kedepan semoga bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi", sebut Aupa. Sementara itu Perwakilan dari Bintan Radio, Denny mengatakan bahwa pihaknya juga berterimakasih karena Bintan Radio sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sudah mulai dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Denny menambahkan saat ini Bintan Radio baru menfasilitasi kegiatan talkshow dan iklan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kedepannya bisa ditingkatkan dengan menambah variasi informasi berbentuk berita ataupun audio drama. "Terimakasih atas penghargaannya", ujar Denny. Berikut dokumentasi kegiatan Coffee Morning KPU Kabupaten Bintan bersama Dinas Kominfo Kabupaten Bintan dan Bintan Radio 96,5 FM   {Dok: Humas/AZS-DR)  

Jakarta, kpu.go.id  - Purna sudah rangkaian diskusi daring (webinar) Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Webinar sebagai penguat modul program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini pada seri ke-7 yang diselenggarakan Selasa (26/10/2021) memberi ruang bagi sejumlah daerah pelaksana program untuk menyampaikan pengalaman menyelenggarakan program yang diluncurkan pada Agustus 2021 silam. Plh Ketua KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan tema seri terakhir webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, “Potret Perkembangan Pilot Project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan” dimaksudkan untuk mendapatkan informasi perkembangan program ini, tidak hanya pada tataran diskusi tapi juga pengalaman pelaksanaan, sinergitas bahkan rekomendasi. Menurut Dewa dalam pelaksanaannya, program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan berjalan variatif, dibeberapa wilayah muncul inovasi sehingga banyak desa/kelurahan yang berpartisipasi, namun ada juga yang hingga webinar seri ke-7 belum terlaksana. “Kami tidak maksud membandingkan, tapi kita belajar bersama, sehingga nanti program ini berjalan baik dan merata di semua daerah,” kata Dewa. Jabar Inspiratif, Malut Terapkan Kearifan Lokal Sementara itu pada sesi penyampaian pengalaman, KPU Jawa Barat (Jabar) yang diwakili Anggota Idham Holik, menerangkan progres program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk tiga lokus yang ditunjuk, yakni Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot, Kab Bandung, Desa Rancasalak, Kec Kadungora Kab Garut dan Desa Cieunteung Kec Darmaraja Kab Sumedang. Diluar tiga desa tersebut, KPU kab/kota di Jawa Barat menurut dia juga berhasil menjalin kerja sama dengan pemerintah daerahnya, masing-masing antara lain Kota Tasikmalaya, Kab Kuningan, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kab Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Majalengka, Kab Bogor, Kab Cirebon dan Kab Tasikmalaya untuk bersama menyukseskan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Idham juga menyampaikan masterplan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini hingga 2024, juga rencana lokus baru program ini di 2022 mencapai 944. Pada kesempatan berikutnya, KPU Maluku Utara (Malut) yang diwakili Anggota, Safrina R Kamaruddin mengungkapkan penggunaan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang untuk Maluku Utara menunjuk Kelurahan Kota Baru sebagai lokusnya. Selain menggunakan slogan “Marimoi Ngone Futuru” (bersatu kita teguh), juga memanfaatkan kegiatan “Babari/Leliyan” (gotong royong saat kegiatan adat, hajatan) sebagai sarana komunikasi menyampaikan informasi pemilu guna menghindarkan masyarakat dari terpaan berita bohong (hoaks). Hadir juga untuk menyampaikan pengalamannya menyelenggarakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Badung, KPU Kabupaten Kupang serta KPU Kota Tomohon. Sementara itu sejumlah kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah yang mendapat ruang menyampaikan tanggapan, mengaku mendukung suksesnya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Tanggapan dan dukungan disampaikan Bupati Toraja Utara yang diwakili Sekda Rade Roni Bare, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Bupati Kupang Korinus Masneno, R Iip Hidajat Kepala Kesbangpol Prov Jabar, Kepala Desa Manusak Arthur Ximenes. Disesi pamungkas, Anggota KPU RI, Viryan yang hadir sebagai narasumber kembali menyampaikan semangat hadirnya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan salah satunya untuk menangkal disinformasi di masyarakat terkait kepemiluan. Desa menurut dia menjadi permulaan yang tepat untuk memperkuat literasi masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh dua tokoh pendiri bangsa, Soekarno-Hatta. “Terkait dengan DP3 itu sesungguhnya pada sisi lain kita harus lagi mengembangkan demokrasi Indonesia menjadi pondasi dan penguatan pemilu kita,” tutup Viryan. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

KPU Kabupaten melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Kementarian Agama Kabupaten Bintan terkait agenda Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada peserta didik di sekolah Madrasah dan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bintan, Selasa (26/10) pagi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bintan Drs. Erman Zaruddin, M.M.Pd menyampaikan dukungan sebagai bentuk membangun negara dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi peserta didik di Kabupaten Bintan. Berikut dokumentasi kegiatan kunjungan dalam rangka Koordinasi ke Kementrian Agama Kabupaten Bintan.  

Jakarta, kpu.go.id – Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berpegang pada pedoman hukum. Hal ini disampaikan Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang digelar KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/10/2021). Hasyim yang hadir secara daring mengatakan pedoman hukum yang dipegang antara lain UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), UU Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  "Kalau kita sudah memegang prinsip atau azas (pedoman hukum) maka ketemu perkara apapun kembalikan kepada prinsip azas maka tidak menemui kesulitan," ujar Hasyim.  Pada prinsipnya, kata Hasyim, anggota DPRD digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang menduduki perolehan suara terbanyak dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik (parpol) yang sama dan dapil yang sama. Alurnya dimulai dari proses permintaan PAW yakni surat dari pimpinan dewan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sejak diterimanya surat, KPU mendapat batas waktu 5 hari untuk menjawab surat tersebut. Dalam proses menyampaikan surat jawaban ke pimpinan dewan, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memeriksa dan meneliti dokumen calon PAW yakni SK penetapan hasil, SK penetapan calon terpilih, serta dokumen pendukung lainnya seperti LHKPN. Setelah itu, ditetapkan dalam rapat pleno dan dibuat berita acara serta surat jawaban untuk pimpinan DPR, DPD, DPRD.  Batas waktu pelaksanaan PAW, kata Hasyim, maksimal 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Untuk itu, jika ada anggota DPRD yang diberhentikan atau berhenti kurang dari 6 bulan tidak diperbolehkan proses PAW. "PAW tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan kurang dari 6 bulan terhitung surat permintaan PAW," ujar Hasyim. Hasyim menyampaikan anggota DPRD yang diberhentikan dalam tiga alasan yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah, serta diberhentikan.   Potensi permasalahan muncul terkait PAW seperti di dapil yang sama tidak ada calon menggantikan, atau semua calon mengundurkan diri, hingga yang dipecat atau diberhentikan kemudian melakukan perlawanan hukum maka memproses PAWnya maka perlu melihat kembali pedoman hukum agar dapat diatasi.  Calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan, diangkat sebagai anggota TNI, polisi, PNS, karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang bersumber dari keuangan negara, berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa berhubungan dengan keuangan negara.  Selain itu, calon yang tidak memenuhi syarat lainnya antara lain karena menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, calon yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara, diberhentikan sebagai anggota parpol dan/atau menjadi anggota parpol lain.  Seluruh calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, kata Hasyim, dibuktikan dengan dokumen pendukung atau buktinya sesuai Pasal 20 PKPU 6/2017. Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Tengah, Harmain menyampaikan kegiatan rakor ini dalam rangka menyamakan persepsi tentang proses mekanisme PAW DPRD Se-Kalimantan Tengah. "Supaya persepsi kita sama terkait PAW itu, maka dalam rakor ini kita berharap dapat menggali informasi kemungkinan potensi masalah PAW DPRD yang mungkin ada di KPU Kab/Kota," kata Harmain. Kordiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kab. Kotawaringin Timur Beni Setia, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab Seruyan Muhammad Abdiannoor, KPU Kab Kapuas Agus Helmi membagikan pengalamannya dalam melakukan PAW anggota DPRD karena anggota DPRD  meninggal dunia,serta ada juga yang mengundurkan diri karena mendaftar sebagai peserta Pilkada.  Turut hadir, Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Kalteng  Samsul Anam, serta KPU Kab/Kota se-Kalimantan Tengah. (humas kpu ri tenri/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung memaksa manusia untuk bergerak lebih cepat, efisien dan efektif. Hal yang sama juga berlaku didunia kepemiluan, perkembagan jaman telah mengubah banyak proses kepemiluan yang saat ini banyak diisi oleh perkembangan teknologi informasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun terus berupaya meningkatkan efisiensi pada aspek Teknologi Informasi (TI) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Webinar Digitalisasi Pemilu Seri kedua bertajuk "Bisakah Digitalisasi Mengefisienkan Pemilu" yang dilaksanakan secara daring, Kamis (7/10/2021). ”Digitalisasi pemilu tentu sebuah keniscayaan dalam sebuah perkembangan jaman dan perkembangan umat manusia. Semakin tua dunia ini semakin berkembang pula manusianya. Sejauh mana sebetulnya teknologi informasi ini bisa mengarahkan kita sebagai penyelenggara pemilu menuju sebuah efisiensi dan efektifitas, atau malah merepotkan. Padahal esensi teknologi informasi itu seharusnya memudahkan,” ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka kegiatan. Selanjutnya Ilham memaparkan beberapa aplikasi yang dimiliki oleh KPU untuk mengefisiensikan penyelenggaraan pemilu mulai dari Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). “Untuk memudahkan publik dalam mengetahui apa yang sudah kita lakukan, juga membantu teman-teman agar pekerjaan menjadi lebih simple,” jelas Ilham. Menyambung Ilham, Anggota KPU RI, Viryan menjelaskan webinar ini merupakan upaya baik KPU RI secara kelembagaan dalam memperbaiki kualitas layanan kepada public. Menurut Viryan prinsip efisien menjadi bagian dari prinsip pemilu demokratis, semakin efisien penyelenggaraan pemilu maka akan semakin demokratis.“jika efisiensi bisa dioptimalkan maka akan semakin demokratis pemilu kita, dengan catatan efektifitas tidak berkurang, jangan sampai efisiensi mengurangi derajat efektifitas,” terang Viryan. Viryan menambahkan bagi KPU bukan seberapa canggih dan hebat sebuah teknologi informasi itu diaplikasikan tetapi seberapa efektif jika diterapkan dalam pemilu agar dipercayai oleh para pihak dalam pemilu. “Bagi KPU dalam konteks manajemen Teknologi Informasi bukan seberapa canggih atau hebat Teknologi Informasinya, tetapi seberapa efektif untuk dipercaya para pihak pada pemilu, muaranya KPU dapat membuat desain pemilu menjadi mudah,” jelas Viryan. Pakar TI, Onno W Purbo yang hadir pada kegiatan ini menyampaikan ide dan gagasan penerapan teknologi yang efisien dalam pelaksanaan pesta demokrasi, mulai dari isu keamanan, arsitektur IT, perbedaan antara kovensional, digitalisasi, dan transformasi digital merupakan pilihan yang dapat disesuaikan mana yang paling efisien untuk diterapkan di KPU. Onno menjelaskan ada kata kunci dalam webinar ini yaitu Digitalisasi, Efisiensi, dan Efektifitas Pemilu yang dapat dipercaya oleh public. “Keyword yang dipakai adalah Digitalisasi, Efisiensi, dan Efektifitas. Cuma yang gak keliatan dari semua ini jadi yang paling penting dari semuanya adalah trust, bisa dipercaya gak semuanya. Ini urusannya jadi security sih,” tambah Onno. Sebagai informasi, kegiatan webinar dimoderatori Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Sumariyandonno. Berlangsung selama 2 jam lebih webinar berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab peserta. (humas kpu hil/foto: hil/ed diR)